Jika DPRA Tolak Bahas APBA-P 2021: Rumah Dhuafa dan Insentif Nakes Diujung Nadir

SUARAPUBLIK.CO.ID – Banda Aceh | Polemik antara legislatif dan eksekutif di tingkat Pemerintah Aceh, sepertinya belum usai. Setelah Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 di tolak mayoris fraksi di DPR Aceh. Kini, giliran nasib APBA-P nyaris serupa.

Pasalnya, masih terdapat fraksi di DPRA yang enggan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh- Perubahan (RAPBA-P) tahun 2021. Padahal, hajat hidup dan kebutuhan pembangunan Aceh, tergantung pembahasan anggaran perubahan tersebut.

Menyikapi desas-desus adanya fraksi yang menolak membahas RAPBA-P menjadi APBA-P 2021, awak media mencoba mencari informasi dari salah seorang Anggota DPRA Aceh, Asrizal H. Asnawi.

Anggota Komisi III DPR Aceh dari Fraksi PAN ini, tidak menampik adanya informasi beberapa fraksi yang belum berkenan melakukan pembahasan APBA-P 2021.

“Iya, sepertinya demikian. Masih ada yang belum sepaham dan menolak membahasnya,” sebut Asrizal, Senin, 13 September 2021.

Asrizal tidak menyebut fraksi mana saja yang belum bersedia membahas APBA-P 2021 itu. Hanya saja, dia menyangkan bila APBA-P gagal dibahas, maka kerugian besar bagi rakyat Aceh.

“Dalam APBA-P ada dua hal besar yang harus diselamatkan. Selain, sejumlah agenda pembangunan lain yang muaranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Asrizal.

Pertama, lanjut dia, terdapat empat ribu unit lebih, pembangunan rumah layak huni yang untuk rakyat Aceh, terancam di eksekusi bila APBA-P gagal dibahas antara Pemerintah dan DPRA.

Kedua, terkait insentif tenaga medis yang juga gagal dibayar, bila pembahasan anggaran perubahan tidak dilakukan oleh dewan dan Pemerintah Aceh.

“Ini menyangkut hajat orang banyak. RAPBA-P menjadi sangat penting untuk dibahas bersama dan mendapat pengesahan menjadi APBA,” papar Asrizal.

“Saat ini sudah masuk pertengahan bulan September. Bila tidak segera dibahas, maka akan terlambat dan berimplikasi pada eksekusi kegiatan pembangunan rumah layak huni dan penyaluran pembayaran insentif tenaga kesehatan,” tambahnya. [SP-02]