SUARAPUBLIK.CO.ID – Banda Aceh | Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf mengatakan bahwa sudah tiga tahun terakhir ini Pemerintahan Aceh tanpa sepeserpun mengalokasikan anggaran untuk bantuan korban konflik lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Tgk Yunus sangat menyayangkan sikap Pemerintahan Aceh sejak tiga tahun terakhir ini tidak sedikitpun memgakoomodir para korban konflik di Aceh.
“Baik pihak keluarga meninggal dunia dan para korban konflik berat maupun korban ringan lainnya, semuanya nihil dari bantuan pemerintah sejak tahun 2019 hingga 2021,” ungkap Tgk Yunus kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (12/08/2021).
Lebih lanjut Tgk Yunus mengungkapkan, dimana korban konflik berat mencapai 300-an orang dan ringan sekira 5.000-an orang ini seyogyanya mendapat perhatian serius dari pemerintahan.
“Tapi, sudah tiga tahun ini sepertinya sengaja diabaikan. Padahal mereka ini merupakan korban konflik masa perang dulu,” pungkasnya.
Tgk Yunus mengatakan bantuan korban konflik ini sebagaimana tiga tahun sebelumnya disalurkan melalui BRA. “BRA ini lahir dari sebuah perdamaian setelah sebelumnya perang berkepanjangan di Aceh dan menimbulkan banyak korban meninggal dunia, cacat ringan dan berat,” cetus Tgk Yunus.
Dia menambahkan, padahal bantuan untuk korban konflik itu bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan ini lahir karena pertumpahan darah yang tak sedikit korban meninggal dunia.
“Tapi, sayangnya yang menikmati para birokrat bukan korban konflik,” seru Tgk Yunus seraya mendesak pihak Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar bekerja serius dan intensif dalam menangani berbagai masalah para korban konflik itu sendiri.
Tgk Yunus mengaku bahwa pihaknya tahun 2020 lalu ikut memberikan bantuan lebih kurang sebesar 12 miliyar untuk operasionalisasi BRA lewat Pokir masing-masing anggota dewan di DPR Aceh. [SP-01]
0 Komentar