SUARAPUBLIK.CO.ID, Bener Meriah | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ART/BPN], Dr. Suyra Tjandra, SH. LLM., menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Bener Meriah disaat melaksanakan kunjungan kerjanya di Kabupaten Negeri di atas awan, Rabu (10-02-2021).
Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan awal mula terbentuknya Kabupaten Bener Meriah tersebut dari kabupaten induknya Aceh Tengah, serta jumlah kecamatan dan jumlah desa yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Bener Meriah.
“Usia Kabupaten Bener Meriah baru 17 tahun, saat ini kami dalam tahap berbenah, membenahi infrastruktur kabupaten, membenahi perekonomian, kemasyarakatan dan lain sebagainya”, ujarnya.
“Tentu usia 17 tahun menjadi sebuah kabupaten masih relatif muda, banyak sekali “PR-PR” [tugas-tugas-red] yang harus kami benahi, disini kami membutuhkan masukan dan bimbingan, nasihat dan saran dari pemerintah atasan termasuk Kementerian agrarian untuk bagaimana mengatur tata ruang dan sebagainnya, semuannya itu memerlukan bantuan dan bimbingan dari Kementerian,” kata Bupati Bener Meriah.
Lebih jauh diterangkan Tgk. H. Sarkawi, bahwa Kabupaten Bener Meriah setiap tahun mendapatkan kuota untuk PTSL cukup besar.
“Kami atas masyarakat Bener Meriah menyampaikan terima kasih atas apa yang telah diberikan ke Kabupaten Bener Meriah, termasuk untuk tahun 2021 ini ada 4000 pengukuran, sertifikat 2500, yang kalau ini dirupiahkan semuanya dananya cukup besar, tentunya kalau pemerintah daerah yang melakukan semua ini kami tidak memiliki anggaran yang cukup itu, maka kami berterima kasih”, ungkapnya.
“Kami meyakini bahwa sertifikat dan pengukuran ini adalah bagian dari solusi kita untuk mengatasi konflik masyarakat, bagi yang mendapatkan sertifikat tentu menfaatnya sudah berganda-ganda”, jelasnya.
Selain itu Bupati Bener Meriah juga menyampaikan mayoritas masyarakat di kabupaten tersebut bergantung pada kopi yang mana hasilnya 100% untuk masyarakat, tetapi kendala yang dihadapi terkait status lahan. Status tanah yang digunakan sebagian merupakan kawasan hutan, idealnya harus dijaga dan lindungi. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu dari 5 daerah yang memiliki program penanaman Charvendise, lagi-lagi terkendala pada status lahan.
“Untuk itu kami mengharapkan sentuhan dingin tangan Bapak Wamen ATR/BPN, agar permasalahan lahan ini dapat segera terselesaikan, sehingga kepastian lahan tersebut dapat tuntas, karena Bener Meriah ini adalah salah satu daerah yang memiliki tanaman berorientasi ekspor,” demikian sampai Bupati saat itu.
Kemudian Dr. Suryo Tjandra dalam sambutannya menanggapi, bahwa apa yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Bener Meriah sesuai yang disampaikan oleh Bupati akan ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian. “Kami sampaikan catatan dari Bupati Bener Meriah, Kita akan buat Nota dinasnya,” ucap Surya sembari menambahkan bahwa kehadiran Negara dalam konteks Agraria adalah menjawab permasalah-permasalah yang ada di setiap daerah , khususnya Bener Meriah.
Usai melaksanakan temuramah di pendopo bupati, Wamen ART/BPN RI beserta rombongan didampingi oleh Bupati Bener Meriah serta Unsur Forkopimda dan sejumlah undangan lainnya menuju ke perkebunan pisang charvendise di Kecamatan Pintu Rime Gayo. [Wan Kurnia]
0 Komentar