SUARAPUBLIK.CO.ID – Banda Aceh | Perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI lewat MoU Helsinki pada 16 tahun lalu semestinya menjadi catatan sejarah penting untuk diimplementasi kedua belah pihak, sehingga sepanjang masa perjalanan itu beriringan dan bersama-sama agar tidak pincang satu dengan lainnya.
“Tidak sebagaimana selama ini sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Dimana Pemerintah RI lewat pemerintahan Aceh hanya sibuk mengurus dirinya sendiri,” cetus Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh [KPA] Pusat, H Kamaruddin Abubakar kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (12/08/2021), dalam menyikapi Ultah ke-16 MoU Helsinki perdamaian GAM-RI yang jatuh pada setiap 15 Agustus.
Abu Razak sapaan akrab H Kamaruddin Abubakar menyebutkan, Ultah ke-16 MoU Helsinki dalam mengenang perdamaian GAM dengan Pemerintahan RI yang setiap tahun digelar pada 15 Agustus 2021 ini kembali dirayakan, namun sampai sejauh ini pihaknya tidak tahu sama sekali
“Sampai sejauh ini pihak kami selaku mantan gerbong GAM tak tahu sama sekali. Dalam hal ini kami bukan semata-mata hanya tamu undangan pada perhelatan acara nantinya,” ujar Abu Razak seraya mengatakan dimana tahun-tahun yang lalu sejak tiga bulan sebelumnya sudah diberi tahu.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Pemerintah Aceh atau Pemerintah RI semakin hari kian menunjukkan perilaku “pongah” dan bersikap one man show. “Ini tak boleh dibiarkan, dan harus segera berhenti dari cara-cara yang hanya ingin menang sendiri,” tegas Abu Razak.
Abu Razak melanjutkan, Pemerintah Pusat selama ini ingkar janji dan sama sekali tak menghargai butir-butir MoU Helsinki bahkan UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh itu sendiri diabaikan dan kekhususan di dalamnya menjadi terkebiri.
Dia menyebutkan, pemerintahan yang egois ini lah kemudian menimbulkan disintegrasi bangsa sehingga perang bisa pecah dimana-mana. “Itukah yang diinginkan?” tutup Abu Razak yang juga Sekjen DPP Partai Aceh. [SP-01]
0 Komentar