Ketua FPRM, Nasruddin.
SUARAPUBLIK.CO.ID – Langsa | Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin meminta legislator Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membahas APBA Perubahan tahun 2021.
Desakan ini disampaikannya, menyusul kegaduhan antara eksekutif dan beberapa fraksi di lembaga legislatif di propinsi paling barat Nusantara ini, atas ketidakpastian pembahasan anggaran tersebut.
“Apapun alasannya, DPRA miliki tiga fungsi utama. Salah satunya budgetting. Ini penting untuk segera dibahas, terlebih ada kepentingan untuk anggaran insentif tenaga kesehatan,” sebut Nasruddin di Langsa, Senin 20 September 2021.
Dikatakannya, sejumlah tenaga medis yang berjibaku dalam penanganan Covid-19, harus menjadi perhatian utama semua pihak, termasuk wakil rakyat di tingkat Provinsi Aceh.
Meski, tambah dia, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan refocusing anggaran untuk Covid-19. Namun, akan tidak elok bila kesempatan pembahasan APBA-P diabaikan para wakil rakyat.
“Kesannya mereka (DPRA) abai terhadap tenaga kesehatan dengan enggan membahas APBA-P 2021. Jangan kedepan ego sektoral, mari bergandengan tangan untuk kepentingan rakyat,” pinta Nasruddin.
Lain itu, dia menyoroti tidak tertampungnya alokasi anggaran rumah layak huni kepada rakyat Aceh tahun 2021. Sehingga, menjadi keharusan masuk dalam APBA-P yang belum kunjung dibahas itu.
“Ada info bahwa anggaran rumah dhuafa dilibas untuk Pokir Dewan pada APBA murni 2021. Kan ada kekurangan anggaran saat bahas APBA murni, ini uangnya dialihkan untuk program aspirasi dewan,” papar Nasruddin.
Untuk itu, dia meminta anggota DPRA bisa mengesampingkan ego sektoral dan kepentingan politik sesaat. “Ini saatnya mengembalikan anggaran yang sempat dipotong untuk rumah dhuafa,” pungkasnya. [SP-09]
0 Komentar