Home » Daerah » Asrizal H Asnawi Gagas Revisi Qanun LKS

Asrizal H Asnawi Gagas Revisi Qanun LKS

07.01.2021
Share Berita

Keterangan Foto:
Asrizal H. Asnawi

SUARAPUBLIK.CO.ID – Banda Aceh | Anggota DPRA Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Aceh Asrizal H. Asnawi mengusulkan revisi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dirinya sudah menyampaikan hal ini dalam rapat Badan Musyawarah DPRA hari ini tanggal 1 juli 2021, serta mendapat respon positif dan dukungan dari ketua fraksi PAN DPRA, Mukhlis Zulkifli, ST.

“Ini gagasan kita, fraksi setuju. Tinggal mencari koalisi terdiri dari minimal dua fraksi DPRA dan sedikitnya tujuh orang anggota DPRA sebagai pengusul revisi ini,” terang Asrizal.

Diterangkan, revisi beberapa poin pada Qanun LKS dibutuhkan, seiring dengan masih lemahnya sistem transisi keuangan dari Bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh.

Dia mencontohkan, masih belum maksimalnya operasional Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga transaksi keuangan menjadi semraut bila tak elok disebut amburadul.

Gejolak ditengah masyarakat pun terus terjadi. Gagal transfer, penarikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bermasalah dan sejumlah keluhan masih disampaikan masyarakat, terkait belum optimalnya BSI.

“Dulu kita tidak sampai memprediksi bahwa bahwa akan ada kebijakan Pemerintah Pusata untuk 3 bank besar berbasis syariah akan dilebur dan menjadi satu sebagai Bank Syariah Indonesia, setelah hengkangnya Bank -bank konvensional” jelas Asrizal.

Asrizal menyebut, tujuannya mengusulkan revisi qanun LKS untuk menguatkan qanun itu sendiri. Sehingga, dikemudian hari tidak ada masyarakat dan perusahaan yang dirugikan, lalu melakukan gugatan ke PTUN.

Bila nantinya ada gugatan hukum atas qanun tersebut, maka dikhawatirkan akan merugikan Aceh, dengan putusan hukum mencabut qanun LKS hingga ke akar-akarnya.

Lanjutnya, saat ini dirinya bersama fraksi PAN DPRA sedang melakukan pembicaraan intens dengan anggota fraksi lain, sehingga kuota pengusulan revisi qanun ini bisa sesuai dan telah di atur dalam tata tertib DPRA.

“Semoga semua pihak bisa memaklumi revisi qanun ini, dan saya berjanji akan tetap menjaga ruh atau subtansi dari qanun LKS ini sendiri sebagai bagian dari ke Istimewaan Aceh dari provinsi lain di Indonesia,” tandas Asrizal. [SP-02]


Share Berita

POPULER

TERKAIT

Berita Terbaru

Ini Jadwal Tutup-Buka Jalan ke Samar Kilang

Ini Jadwal Tutup-Buka Jalan ke Samar Kilang

SUARAPUBLIK.CO.ID - Bener Meriah | Dalam pekerjaan peninggkatan jalan Proyek Multi Year Jalan Simpang Tiga Samar Kilang. PT Galih Medan Persada akan menentukan jadwal tutup buka jalan, mulai Senin besok [18/10/2021-red] dari Pucuk Nuning sampai ke Samar Kilang...

Umat Katolik di Aceh Pilih Jalani Hukum Syariah

Umat Katolik di Aceh Pilih Jalani Hukum Syariah

Keterangan Foto:Ketua YARA, Safaruddin (ikat kepala) saat diskusi dengan Ketua FKUB Aceh, Pembina Umat Katolik dan dosen IAIN Arraniry di sebuah cafe di Banda Aceh, Senin [4/10/2021]. SUARAPUBLIK.CO.ID - Banda Aceh | Ternyata pemberlakukan Syariat Islam dalam...

Polres Langsa Selamatkan 91.879 Jiwa Dari Bahaya Narkoba

Polres Langsa Selamatkan 91.879 Jiwa Dari Bahaya Narkoba

Keterangan Foto:Barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan di Mapolres Langsa, Selasa [28/09/2021] SUARAPUBLIK.CO.ID - Langsa | Jajaran Kepolisian Resor Langsa terus bekerja memberantas peredaran narkotika berbagai jenis, di wilayah hukumnya. Medio...

Hari ini Sekda Bener Meriah Tutup SKD CPNS dan P3K Non Guru

Hari ini Sekda Bener Meriah Tutup SKD CPNS dan P3K Non Guru

SUARAPUBLIK.CO.ID - Bener Meriah | Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Dailami yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Haili Yoga, M.Si membuka secara resmi menutup Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Seleksi Kompetensi Dasar Pegawai Pemerintah...

About the Author

Redaksi

Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *