Home » Nasional » Komisi II DPR Usul Pilkada 2022

Komisi II DPR Usul Pilkada 2022

01.25.2021
Share Berita

Keterangan Foto:
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

SUARAPUBLIK.CO.ID, Jakarta | Komisi II DPR RI mengusulkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar tahun 2022.

Sebelumnya, Pilkada direncanakan dilaksanakan serentak bersama Pileg dan Pilpres di tahun 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut, Pilkada serentak tidak berikan keadilan bagi kepala daerah.

“Kalau misalnya Pilkada serentak di 2024 itu dilaksanakan secara nasional, berbarengan dengan pemilu legislatif dan presiden, maka itu juga membuat ketidakadilan bagi para kepala daerah,” katanya, Senin 25 Januari 2021.

Doli mencatat, ada ratusan kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota yang nantinya akan menunjuk pejabat sementara bila Pilkada dilakukan secara serentak pada 2024.

Pejabat sementara itu, tamb dia, akan menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023.

Sebab mereka harus mengisi kekosongan pemimpin daerah hingga pilkada dilakukan serentak pada November 2024.

Pada 2017 misalnya, ia mengatakan, ada 101 daerah meliputi tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang harus diganti pejabat sementara. Lalu di 2018, ada 171 daerah meliputi 25 provinsi, 156 kabupaten/kota yang harus diganti.

Menurut Doli, mencari ratusan pejabat sementara untuk mengganti ratusan kepala daerah tersebut tidak mudah lantaran jumlah pejabat yang sedikit.

“Saya kira untuk mencari pejabat kepala daerah dengan jumlah yang banyak tidak terlalu mudah. Tentu akan melibatkan banyak pihak atau institusi yang kemudian nanti bisa berimplikasi terhadap politik juga,” ujarnya.

“Nah oleh karena itu, sebagian besar pandangan komisi II ingin melakukan evaluasi terhadap penataan ulang jadwal,” lanjut mantan Ketua Umum KNPI itu

Politisi Golkar ini menyebut RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di Baleg DPR sejak awal memang diusulkan pihaknya.

Menurutnya, Komisi II sejak awal telah menyusun RUU tersebut untuk memperbaiki sistem pemilu.

Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tersebut.

Dalam UU pemilu sebelumnya, pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden. [Sumber: CNNIndonesia]


Share Berita

POPULER

TERKAIT

Berita Terbaru

Ikhwan Nul Hakim Pamit, Viva Hari Bertugas di Langsa

Ikhwan Nul Hakim Pamit, Viva Hari Bertugas di Langsa

Keterangan Foto:Ikhwan Nul Hakim saat berpamitan di pendopo Walikota Langsa. SUARAPUBLIK.CO.ID, Langsa | Kapala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Langsa, Ikhwan Nul Hakim, kini dipromosi sebagai Inspektur Muda Tindak Pidana Umum dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat IV...

Sinovac Aman, Dandim Suntik Vaksin Tahap Kedua

Sinovac Aman, Dandim Suntik Vaksin Tahap Kedua

Keterangan Foto:Dandim Aceh Timur Suntik Vaksin Sinovac Tahap Kedua. SUARAPUBLIK.CO.ID, Langsa | Komandan Kodim 0104/Aceh Timur, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, menjalani vaksinasi Sinovac tahap kedua di RSUD Langsa, Sabtu 27 Februari 2021. Sebelumnya, dua minggu...

Kota Langsa Dianugrahkan Dua Penghargaan Kemenkum HAM

Kota Langsa Dianugrahkan Dua Penghargaan Kemenkum HAM

Keterangan Foto:Sekda Kota Langsa Ir Said Mahdum Madjid terima penghargaan dari Kantor Kemenkum HAM Wilayah Aceh di Banda Aceh, Selasa (23/2/2021). SUARAPUBLIK.CO.ID, Langsa | Pemerintah Kota Langsa kembali raih prestasi gemilang dan kali ini dianugrahkan penghargaan...

Bupati Bener Meriah Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM

Bupati Bener Meriah Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM

SUARAPUBLIK.CO.ID, Bener Meriah | Tgk. H. Syarkawi menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Aceh dalam kategori Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15...

Terkait Surat KPU, Begini Tanggapan KIP Aceh

Terkait Surat KPU, Begini Tanggapan KIP Aceh

SUARAPUBLIK.CO.ID, Banda Aceh | Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait tahapan, program dan jadwal Pilkada 2022. Dalam suratnya, Ketua KPU Ilham Saputra, meminta KIP Aceh dan KIP kab/kota untuk tidak melaksanakan...

About the Author

Redaksi

Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *